Superbersih.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon kembali menegaskan keseriusannya dalam memberantas korupsi. Komitmen ini ditegaskan melalui diskusi pencegahan dan pemberantasan korupsi yang digelar di salah satu hotel di kawasan Kedawung, Kabupaten Cirebon, Jumat, 12 Desember 2025. Kegiatan ini sekaligus menjadi bagian dari peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) 2025.
Read More : Kerjasama Pemkot & Kemenkum Pastikan Bantuan Hukum Tepat Sasaran
Diskusi tersebut menghadirkan narasumber dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, yakni Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Brigjen Pol Asep Guntur Rahayu. Kehadiran KPK dinilai penting untuk memberikan pemahaman langsung kepada jajaran pejabat daerah terkait bahaya dan pencegahan korupsi.
Peringatan Hakordia 2025 Jadi Momentum Refleksi
Bupati Cirebon, H Imron, mengatakan peringatan Hakordia tahun ini mengusung tema โSatukan Aksi Basmi Korupsiโ. Tema tersebut, menurutnya, bukan sekadar slogan, tapi ajakan nyata untuk bergerak bersama melawan korupsi di lingkungan pemerintahan.
Imron menegaskan, korupsi termasuk kejahatan luar biasa karena dampaknya sangat luas. Mulai dari kemiskinan, kebodohan, ekonomi biaya tinggi, hingga kerusakan lingkungan. Karena itu, pencegahan harus dilakukan secara serius dan berkelanjutan.
Baca juga: Kawasan Pesisir Direnovasi, Warga Sambut Turis
Ia juga menyebut ada tujuh bentuk korupsi yang harus dipahami bersama, yaitu kerugian keuangan negara, suap, pemerasan, gratifikasi, benturan kepentingan dalam pengadaan, perbuatan curang, serta penggelapan dalam jabatan.
Peran KPK dan ASN dalam Mewujudkan Birokrasi Bersih
Menurut Imron, menghadirkan narasumber dari KPK bertujuan agar para ASN dan pejabat Pemkab Cirebon memahami seluk-beluk praktik korupsi. Dengan begitu, mereka bisa menghindari sekaligus melawan tindakan yang melanggar hukum.
โIni supaya tercipta birokrasi yang bersih dan ASN yang berintegritas,โ tegasnya.
Ia menambahkan, peringatan Hakordia bukan hanya kegiatan seremonial. Lebih dari itu, kegiatan ini menjadi refleksi dan ajakan untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan, mulai dari pengelolaan keuangan daerah, pengadaan barang dan jasa, hingga pelayanan publik.
Pengawasan Internal dan Sinergi Penegak Hukum
Bupati Imron juga menyinggung peran Inspektorat yang menjadi pengawas internal pemerintah daerah. Selain itu, Pemkab Cirebon terus melakukan koordinasi dengan berbagai lembaga penegak hukum, seperti KPK dan Kejaksaan, dalam upaya pembinaan dan pendampingan.
Ia berharap, melalui momentum Hakordia 2025, budaya pemerintahan yang transparan dan akuntabel bisa semakin kuat. Dengan sinergi semua pihak, setiap anggaran diharapkan digunakan sesuai aturan dan pembangunan di Kabupaten Cirebon dapat berjalan lebih optimal.
