Superbersih.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon terus memperkuat komitmen melawan korupsi. Salah satu langkah nyatanya dilakukan lewat diskusi pencegahan dan pemberantasan korupsi yang digelar di sebuah hotel kawasan Kedawung, Kabupaten Cirebon, Jumat, 12 Desember 2025. Kegiatan ini menjadi bagian dari peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) 2025.
Read More : Pemkot Gelar Rakor Penanggulangan Bencana Di Kota Cirebon
Diskusi tersebut terasa spesial karena menghadirkan langsung narasumber dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yakni Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Brigjen Pol Asep Guntur Rahayu. Kehadiran KPK diharapkan memberi pemahaman yang lebih utuh dan nyata bagi para aparatur sipil negara (ASN).
Hakordia 2025 Jadi Momentum Refleksi dan Aksi
Bupati Cirebon, Drs H Imron MAg, mengatakan peringatan Hakordia tahun ini mengusung tema “Satukan Aksi Basmi Korupsi”. Tema tersebut dinilai sejalan dengan upaya Pemkab Cirebon dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
Menurut Imron, korupsi termasuk kejahatan luar biasa karena dampaknya sangat luas. Mulai dari meningkatnya kemiskinan, kebodohan, ekonomi biaya tinggi, hingga kerusakan lingkungan. Karena itu, pencegahan korupsi tidak bisa dilakukan setengah-setengah.
Ia juga mengingatkan bahwa ada tujuh bentuk korupsi yang perlu dipahami bersama, seperti kerugian keuangan negara, suap, pemerasan, gratifikasi, benturan kepentingan dalam pengadaan, perbuatan curang, serta penggelapan dalam jabatan.
Baca juga: Jelang Nataru, Polresta Cirebon Hancurkan Ribuan Miras, Narkoba, hingga Knalpot Brong
Peran ASN dan Pengawasan Internal Diperkuat
Imron menegaskan, Hakordia bukan sekadar seremoni tahunan. Lebih dari itu, momen ini harus menjadi ajakan konkret bagi seluruh ASN untuk terlibat aktif dalam gerakan anti korupsi, khususnya dalam pengelolaan anggaran, pengadaan barang dan jasa, aset daerah, hingga pelayanan publik.
Dalam pengawasan internal, Pemkab Cirebon mengandalkan peran Inspektorat. Selain itu, koordinasi juga terus dilakukan dengan berbagai lembaga penegak hukum, termasuk Kejaksaan dan KPK, sebagai bentuk pencegahan sejak dini.
“Kegiatan yang berhubungan dengan anggaran, kami minta selalu ada arahan dan pendampingan. Baik dari Kejari, KPK, maupun Inspektorat,” jelasnya.
Harapan Terwujudnya Pemerintahan Bersih
Imron berharap, melalui peringatan Hakordia 2025 ini, dapat tumbuh budaya pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas di lingkungan Pemkab Cirebon. Sinergi antara pemerintah daerah, KPK, Kejaksaan, dan Inspektorat diyakini mampu memperkuat upaya pencegahan korupsi secara lebih terstruktur.
“Ini momentum untuk memastikan setiap rupiah anggaran digunakan sesuai aturan dan benar-benar untuk kepentingan masyarakat,” pungkasnya.
