Superbersih.id – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Cirebon masih menyisakan pro dan kontra di tengah masyarakat, khususnya para orang tua siswa sekolah dasar. Meski tujuan program ini sangat baik, tidak semua pelajar merasa tertarik dengan menu yang disajikan.
Read More : Wali Kota Dampingi Wapres Tinjau Harga Dan Pasokan Pangan
Masukan dari Komite Sekolah Terkait Menu MBG
Dalam dialog bersama Komisi IX DPR RI di ruang Paseban Setda Kabupaten Cirebon pada Senin, 1 Desember 2025. Ratna selaku Komite SDN 4 Kenanga, Kecamatan Sumber, mengungkapkan bahwa menu MBG belum cukup menarik bagi para siswa. Ia menilai, anak-anak membutuhkan tampilan makanan yang lebih kreatif agar selera makan mereka meningkat.
Ratna bahkan memberi contoh, nasi bisa dibentuk menyerupai boneka untuk menarik perhatian siswa sekolah dasar. Namun usulan ini tidak dapat diterima oleh Badan Gizi Nasional (BGN), yang menekankan perlunya edukasi kepada siswa dan orang tua mengenai pentingnya makanan bergizi, bukan sekadar tampilan makanan.
Baca juga: Peluncuran Buku Sejarah Cirebon Raya, Penulis Ungkap Fakta Mengejutkan
Pengaruh Berita Keracunan terhadap Antusiasme Siswa
Ratna juga menyoroti dampak dari berita viral mengenai dugaan keracunan setelah siswa menyantap MBG. Informasi tersebut membuat sebagian orang tua melarang anaknya mengonsumsi menu MBG dan bahkan mengusulkan agar program diganti dengan pemberian uang saja. Kekhawatiran ini berdampak langsung pada penurunan minat siswa dalam menikmati makanan yang telah disediakan.
Masukan dari Pihak Sekolah Lain
Kepala SDN Karangmulya, Saerah, memberikan masukan terkait snack MBG yang dibagikan setiap Sabtu. Menurutnya, kualitas snack, terutama jenis roti, perlu ditingkatkan agar tidak membuat siswa bosan. Ia meminta agar snack diganti dengan jenis roti yang tidak umum beredar di pasaran. Sementara itu, distribusi MBG hari SeninโJumat dinilai sudah sesuai standar Badan Gizi Nasional.
Pemkab Cirebon dan Komisi IX Bahas Kendala MBG
Wakil Bupati Cirebon, H Agus Kurniawan Budiman atau Jigus, menjelaskan bahwa kunjungan kerja Komisi IX DPR RI bertujuan membahas keberlangsungan program MBG. Stakeholder seperti BGN, BPOM, dan BPJS Kesehatan turut hadir memberikan catatan serta dorongan agar MBG berjalan lebih baik.
Dalam forum tersebut, berbagai kendala turut dibahas, mulai dari pengawasan distribusi hingga kebutuhan SLHS bagi SPPG. Jigus menegaskan bahwa program MBG tidak hanya meningkatkan asupan gizi pelajar, tetapi juga membuka lapangan pekerjaan serta mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.
